Pendidikan Antikorupsi Perlu Segera Masuk Kurikulum


Semarang, CyberNews. Pendidikan antikorupsi dipandang perlu untuk segera masuk kurikulum pendidikan nasional, sehingga nantinya seluruh pelajar mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi memperoleh pelajaran antikorupsi. Hal ini disebabkan semakin tingginya tindak pidana korupsi di masyarakat, terutama yang dilakukan para pejabat.
Hal tersebut dikemukakan Pakar Hukum Pidana Undip, Prof Barda Nawawi Arief dalam seminar nasional bertema “Hukuman Mati bagi Koruptor, Mengapa Tidak?” di auditorium II Kampus 3 IAIN Walisongo, Kamis (7/10). Lebih lanjut, Prof Barda mengungkapkan, mendorong segera diterapkankannya pendidikan antikorupsi di seluruh tingkatan pendidikan, lebih penting dibanding mendebatkan bagaimana pelaksanaan dan formulasi pidana atau hukuman mati bagi para terpidana korupsi.
Pasalnya, ujar dia, hal ini memicu “debat kusir” yang tak berujung yang akibatnya, para koruptor justru bisa melenggang dengan lancar melakukan upaya koruptif, tanpa pengawasan yang ketat dari penegak hukum yang ikut serta mendebatkan permasalahan itu.
Hal senada dituturkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Rudi Margono. Sebagai bentuk keseriusan meningkatkan pendidikan antikorupsi di lingkungan akademik, pihaknya hingga kini memprogramkan kantin kejujuran di sekolah-sekolah.
“Ke depan, kami ingin ikut mendorong pemerintah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di seluruh tingkatan sekolah,” katanya.
Hukuman Mati
Dikatakan, untuk mengurangi korupsi di Indonesia, yang perlu dilakukan saat ini ialah membasmi dari akarnya, bukan dengan upaya represif. Namun demikian, pihaknya akan tetap memberlakukan hukuman berat bagi para koruptor, bentuknya tidak harus dalam hukuman mati.
Pasalnya, hukuman mati bagi para koruptor harus dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan polemik bahkan perpecahan di masyarakat. “Jangan sampai juga KPK dituduh tebang pilih dengan menerapkan hukuman mati bagi koruptor satu, tetapi tidak bagi koruptor lain. Padahal, KPK telah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Untuk itulah, perlu adanya kajian mendalam yang kesimpulannya dibakukan dalam bentuk pedoman hukum pidana mati sebagai rambu-rambu penegak hukum dalam menindak koruptor,” katanya.
Sementara dosen Fakultas Syariah, Abu Hafsin menuturkan, melakukan korupsi merupakan masalah akhlak tiap individu. Maka, ujar Wakil Ketua PWNU Jateng itu, solusi dasarnya ialah menetapkan kurikulum antikorupsi. Pendidikan itu akan mengajarkan tiap individu, upaya memperkuat aspek moralitas guna memupus keinginan melakukan korupsi, meskipun ada kesempatan. Budayawan Prie GS mengakui, kesempatan dan moralitas buruk adalah penyebab utama meningkatnya korupsi.
( Hadziq Jauhary /CN27 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s