Penguasa Bahasa dan Bahasa Penguasa


Penguasa Bahasa dan Bahasa Penguasa
M ABDUL KHAK
Kepala Balai Bahasa Bandung
KETIKA menjadi Kepala Pusat Bahasa,Anton M Moeliono pernah mengenalkan sangkil dan mangkussebagai pengganti efektif dan efisien.Dua kata itu ”tidak laku” di masyarakat. Syahdan, kata itu memang bukan murni ide beliau.Itu usulan ahli bahasa dari ITB Bandung. Meskipun sering disebut sebagai ”Ayatullah Bahasa”, Pak Anton tidak berdaya. Ternyata, Pak Anton bukanlah penguasa bahasa.Masyarakatlah penguasa bahasa itu. Lain Pak Anton, lain lagi cerita yang berikut. Di sebuah kantor
penerbitan,seorang redaktur digeser posisinya oleh ”atasannya” karena memaksakan pilihan- pilihan bahasanya.Itu berarti bahwa ”atasan” adalah penguasa bahasa pula.
Di zaman Orde Baru,Pak Harto dengan enteng dan konsisten mengucapkan akhiran –ken alihalih –kan dan daripada untuk kata dari. Para pejabat dan sebagian masyarakat latah mengikuti ”bahasa” Pak Harto itu. Katakata diamankan, penyesuaian harga,pembangunan dipakai untuk mengganti kata-kata ditahan, kenaikan harga, penggusuran. Serangkaian kata tadi lalu sering disebut ”bahasa penguasa”. Dalam konteks itu, Pak Harto juga ”Penguasa Bahasa”. Dari serangkaian cerita itu, cukuplah bukti bagi saya untuk mengatakan bahwa penguasa bahasa berkaitan erat dengan
bahasa penguasa.Pada alur pikir berikutnya, penguasa bahasa menghadirkan bahasa penguasa.Idealnya penguasa bahasa adalah masyarakat bahasa, sesuai dengan kodratnya: bahasa tumbuh dan berkembang dari masyarakatnya.Dalam masyarakat yang paternalistik, hal itu bergeser. Masyarakat mencari figur berbahasa. Pada era
perjuangan kemerdekaan, figur Soekarno (yang terpelajar dan tokoh nasional) menjadi model. Setiap kali Soekarno berbicara (baca: berbahasa), rakyat Indonesia dengan tekun dan takjub mendengarkan lewat radio. Gaya berbicara Soekarno itu ditiru,bahkan sampai hari ini. Pada era Soeharto pun tak jauh berbeda. Jargon-jargon pembangunan yang diciptakan pemerintah ditiru oleh pejabat dan sebagian lapisan masyarakat.
Perhatikan ungkapan berikut yang tidak bernalar, tetapi diamini bersama: mengentaskan kemiskinan (berarti mengangkat kemiskinan), mengejar ketertinggalan (seharusnya mengejar kemajuan), era tinggal landas (mestinya lepas landas).Bahkan,ungkapan Pak Harto—yang sebenarnya bersifat personal seperti semangkin— banyak ditiru orang. Pada era sekarang—ketika hampir semua aspek kehidupan bergantung kepada modal— penguasa bahasa adalah pemilik modal.
Nama-nama permukiman atau peristirahatan di sekitar kita, sebut saja San Diego Hills, Dago Pakar Waterfall, The Pakubuwono Residence, Ciater Highland Resort, dan masih banyak lagi yang berbau asing atau berpola bahasa asing bermunculan sesuai dengan selera pemilik modal.
Nama-nama pusat perbelanjaan juga tidak jauh berbeda: Blossom Familiy Outlet, Depok Town Square, Dago Plaza, Cibubur Junction.Produk makanan dan minuman juga mengikuti selera itu.Yang terakhir mengikuti selera itu adalah acara di TV: TVRI Sport, Go Spot, Espresso, Go Show, Indonesia This Morning, Sports Corner, Market Review, Showbiz News, Top Nine News, Dorce Show, Good Morning. Jika para pemilik modal itu ditanya alasannya mengapa mengguna- kan kata-kata asing,jawabannya hampir seragam: mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi, lebih bergengsi. Mereka lupa bahwa ketika seseorang memilih kawasan permukiman, yang dipertimbangkan adalah udaranya yang bersih, tidak macet,tidak banjir,aman,murah, bagus kualitasnya,kemudahan akses ke tempat lain,bukan karena namanya
memakai kata-kata asing. Kita tahu Pondok Indah di Jakarta atau Kota Baru Parahyangan di Bandung adalah contoh permukiman yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut,tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia.Jadi,jelas bahwa
penamaan-penamaan itu hanya memenuhi selera pemodal, bukan alasan ekonomi.
Dengan demikian, pemodal adalah penguasa bahasa yang utama di negeri ini sekarang. Masyarakat tak berdaya menghadapi pemilik modal, bahkan ”hanya” untuk sekadar nama permukiman, yang mereka beli dengan uangnya sendiri
(dan mestinya mempunyai nilai tawar).Penonton TV yang ingin acaranya ditulis dalam bahasa Indonesia jelas tidak mempunyai nilai tawar kepada pemilik stasiun TV,meskipun rating dan iklan sangat ditentukan oleh masyarakat.Penonton tidak dapat menolak apa pun yang ditawarkan oleh TV,termasuk nama acaranya.
Penguasa bahasa yang lain adalah anggota legislatif.Pengalaman saya ketika menjadi pendamping bahasa di DPR juga tidak jauh berbeda.Kesalahan-kesalahan berbahasa yang ada di dalam draf RUU tidak serta-merta dapat kami luruskan.
Kesalahan itu akan tetap abadi hingga draf itu disahkan menjadi UU, jika para anggota DPR tidak ”berkenan” menerima masukan dari kami. Contoh kesalahan yang selalu terulang dalam ”bahasa undangundang” kita adalah pernyataan yang mengakhiri setiap UU seperti yang berikut: Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pada kutipan itu tidak jelas: siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah untuk menempatkan UU itu di dalam Lembaran Negara RI.Contoh lain yang juga sering terulang adalah dalam penjelasan UU. Dalam penjelasan pasal demi
pasal—jika dianggap tidak ada masalah—akan ditulis cukup jelas. Mengapa tidak pernah ditulis jelas atau sangat jelas?
Konon, sekali lagi konon,dalam ”bahasa hukum”kita,kata jelas atau sangat jelas hanya untuk UUD. Menurut saya, ini sebuah pebodohan yang nyata.Seolah-olah karena UUD berstatus lebih tinggi dari UU,pemilihan kata untuk jelas pun perlu dibedakan.Padahal, kita tahu bahwa cukup jelas tingkat kejelasannya di bawah jelas.
Artinya, jika dirasakan memang tidak jelas, mau tidak mau perlu diberi penjelasan. Kaidah bahasa memang harus menyesuaikan diri dengan kaidah lain ketika memasuki wilayah lain.Ketika memasuki wilayah sosial,bahasa harus tunduk pada kaidah sosial, seperti unda usuk (tingkatan berbahasa). Dalam konteks itulah, seorang bawahan ”tidak boleh” menyapa kamu kepada atasannya. Saya jadi teringat paradigma linguistik modern bahwa (i) pada tingkat terendah bahasa tunduk pada kaidah, (ii) pada tingkat di atasnya bahasa tunduk pada makna, dan (iii) pada tingkat teratas
bahasa tunduk pada pragmatik (sisi pemakai, pertimbangan politik, sosial, dsb).
Dengan begitu, kaidah bahasa dapat dikalahkan oleh kaidah makna: contohnya kita membedakan mengajidan mengkaji, semata-mata untuk membedakan makna. Hal itu tidak dilakukan pada bahasa Melayu Malaysia. Kaidah bahasa juga
tunduk pada kaidah pragmatik. Sebagai contoh kita menuliskan ”Yang Maha Esa” dipisah semata- mata karena di dalam Pancasila sudah terlanjur dipisah.
Padahal,menurut kaidah umumnya, kata maha (sebagai bentuk terikat) harus digabung dengan kata dasar di belakangnya.Apakah penguasa bahasa dan bahasa penguasa itu masuk dalam kategori kaidah pragmatik? Wallahu
a’lam bissawab.(*)
M ABDUL KHAK
Kepala Balai Bahasa Bandung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s